Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)karena Perpres 13/2010 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sudah tidak memadai lagi untuk mega proyek seperti itu. "Draf Perpres baru yang akan mengatur antara lain bagaimana proyek JSS dikerjakan, organisasinya dan pengelolanya siapa, tidak lagi bisa dipenuhi oleh Perpres 13/2011," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada pers di Jakarta, Selasa.

Yang jelas keberadaan JSS tersebut sangat strategis untuk menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa sehingga diharapkan ke depan, tidak lagi terganggu jika tersedia jembatan yang memadai.

"Rencana kami, ground breaking (pemancangan tiang pertama untuk pembangunan konstruksi) pembangunan JSS direncanakan pada 2014," katanya.

Djoko juga mengatakan, tim ahli saat ini sedang bekerja menyiapkan disain detil yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan ada juga tim lain yang dipimpin oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

"Salah satu hasil terkini menyebutkan, JSS secara teknis dirancang mampu menghadapi permintaan beban dari truk terberat, termasuk untuk kereta api. Yang justru menjadi kajian para ahli dan menjadi kekhawatiran utama adalah angin di selat Sunda," katanya.

Hal itu, tambah Djoko, karena pada JSS yang direncanakan sepanjang 28 km dan akan menjadi jembatan terpanjang se-dunia ini, terdapat bentang jembatan sepanjang 2,5 kami tanpa tiang.

Sebelumnya, Pemerintah pusat akan mendukung biaya pembangunan JSSSunda (JSS) sebesar 33- 43 persen.

Dukungan sebesar 33 persen atau senilai Rp59 triliun akan diberikan apabila tidak terdapat jalur kereta api pada Jembatan Selat Sunda. Sedangkan dukungan sebesar 43 persen atau Rp106 triliun akan diberikan apabila terdapat jalur kereta api pada jembatan tersebut.

Is everything making sense so far? If not, I'm sure that with just a little more reading, all the facts will fall into place.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam Pelatihan Regional Development Management Leadership Training (RDML) bertema "Enhancing Strategic Change and Team Leadership" beberapa waktu lalu.

"Dukungan pemerintah terhadap proyek Jembatan Selat Sunda diperlukan karena nature proyek yang membutuhkan pendanaan besar dan kelayakan finansial yang rendah. Besar dukungan tersebut didasarkan pada analisis finansial agar kelayakan proyek mencapai 16 persen," katanya.

Menurut Hermanto Dardak, analisis mengenai ada tidaknya jalur kereta api pada JSS antara lain karena kereta api akan meningkatkan kapasitas layanan transportasi jembatan, beban kereta api jauh lebih berat dari beban kendaraan jalan raya, dibutuhkannya persyaratan geometri dan kriteria desain khusus, serta studi kasus perencanaan Jembatan Akasi Kaikyo di Jepang yang biayanya dapat berkurang sekitar 30 persen jika tanpa jalur kereta api.

Aspek teknis yang turut dipertimbangkan dalam pemilihan rute dan konfigurasi jembatan adalah aspek geologi, sesar, kontur dasar laut,kegempaan, vulkanologi dan tsunami.

Selain itu,kondisi lingkungan laut dan cuaca, tataguna lahan dan dampak lingkungan, tinggi ruang bebas dan bentang tengah jembatan, lebar dan tinggi dek jembatan, serta aerodinamika dan aerolastik jembatan.

Selat Sunda merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) maka pembangunan jembatan juga perlu mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal terbesar di dunia.

"Ruang bebas vertikal pada Jembatan Selat Sunda diusulkan sebesar 75 m dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bebas vertikal pada kapal peti kemas terbesar di dunia Maersk Line butuh ruang 71,5 m, Kapal penumpang terbesar di dunia butuh ruang 58,7 m, Kapal induk terbesar di dunia Nimitz Class butuh ruang 57,9 m dan SS Enterprise 71,2 m," kata Hermanto.

(E008/S026)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com