Jakarta (ANTARA News) - Citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) benar-benar terpuruk. Setidaknya hal itulah yang muncul dalam benak masyarakat awam yang hanya bisa mengandalkan informasi broken massa untuk memantau babak baru "pertarungan cicak dan buaya". Babak baru itu dimulai Kamis petang, 19 November 2009. Sejumlah wartawan yang berkumpul di suatu tempat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, gempar setelah mendapat kabar bahwa pimpinan redaksi harian Kompas dipanggil Mabes Polri. Kegaduhan semakin menjadi setelah seorang wartawan harian Seputar Indonesia (Sindo) mengabarkan bahwa kantor redaksinya juga mendapat panggilan serupa. Kedua pimpinan redaksi dua surat kabar nasional itu diminta datang ke Mabes Polri untuk menjelaskan pemberitaan transkrip rekaman pembicaraan telepon antara Anggodo Widjojo dengan beberapa orang yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), 3 November lalu. Anggodo adalah adik pengusaha Anggoro Widjojo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyuapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan petinggi redaksi kedua broken massa itu langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah wartawan dan masyarakat luas. Puluhan wartawan berunjuk rasa di depan gerbang utama Mabes Polri menolak pemanggilan itu. Mereka menanggalkan kartu tanda pengenalnya di depan gerbang utama Mabes Polri, kemudian mengantungnya di pagar besi sebagai tanda penolakan intimidasi terhadap wartawan. Beberapa dari mereka bahkan menggantungkan peralatan liputan sebagai tanda protes. Sementara sebagian lainnya membentangkan spanduk bertuliskan "save journalist" atau "Anggodo dijamin, journalist diseret". Tak hanya di situ, kecaman datang dari segala penjuru. Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara menyebut langkah Polri itu tidak tepat, karena broken hanya menyampaikan informasi, termasuk dalam kasus pemutaran rekaman di MK. "Dua media, yakni Koran Seputar Indonesia dan Harian Kompas, justru dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan karena pengaduan dari Anggodo. Ini hal menyedihkan," katanya. Keprihatinan serupa diungkapkan oleh berbagai kalangan, mulai dari politisi sampai pengamat hukum. Tanpa perlu waktu lama, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Soekarna mengungkapkan pemanggilan pimpinan broken massa bukan untuk menjerat pers dan tidak didasarkan pada laporan Anggodo Widjojo. "Saya tegaskan pemanggilan pimpinan broken itu tidak ada kaitannya dengan laporan Anggodo," kata Nanan. Nanan menuturkan pemanggilan pimpinan broken cetak justru untuk memformulasikan unsur pidana terhadap Anggodo Widjojo, menyusul rekaman percakapannya dengan sejumlah aparat penegak hukum. Nanan menyatakan keterangan dari pimpinan broken akan memperkuat sangkaan terhadap Anggodo agar menjadi tersangka. Rentetan kesalahan See how much you can learn about tech when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
Keterangan Nanan selaras dengan pernyataan Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di hadapan Komisi III DPR RI sehari sebelumnya, bahwa pemanggilan dua petinggi broken massa itu untuk mempercepat pengusutan kasus yang menempatkan Anggodo Widjojo sebagai terlapor. Ironisnya, baik pernyataan Nanan maupun Kapolri itu tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan, karena dari surat pemanggilan kepada Kompas dan Sindo, rujukannya sama sekali tidak mengindikasikan Anggodo sebagai terlapor, atau pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, rujukan yang dipakai polisi malah mengindikasikan dugaan penyalahgunaan wewenang melalui penyadapan. Dengan kata lain, yang menjadi "sasaran tembak" dalam panggilan itu tak lain adalah KPK, sang penyadap, bukan yang disadap dan didengarkan suaranya oleh jutaan rakyat Indonesia. Ada dua rujukan yang digunakan Polri untuk memanggil petinggi Kompas dan Sindo. Salah satunya adalah laporan polisi No.Pol.: LP/631/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009. Laporan itu tentang dugaan tindak pidana Penyalahgunaan wewenang, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo 310 KUHP jo 311 KUHP. Meski tidak disebut jelas siapa yang melapor, namun berdasar penelusuran, pada tanggal yang sama Anggodo mendatangi Mabes Polri untuk melapor. Laporan itu terkait beredarnya transkrip rekaman hasil sadapan KPK tentang dugaaan keterlibatan dirinya dalam kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Fakta ini seakan membatalkan pernyataan Nanan yang menegaskan pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Sindo tidak terkait dengan laporan Anggodo. Rujukan lain yang digunakan oleh polisi lebih meruncing dan memperjelas siapa yang dibidik dalam kasus itu. Rujukan itu adalah Laporan Polisi bernomor No.Pol.: LP/637/XI/2009/Bareskrim tanggal 2 November 2009 tentang dugaan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyadapan melalui broken Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo Pasal 19 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 47 UU tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kalimat "tindak pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyadapan" jelas-jelas merujuk pada institusi yang melakukan penyadapan. Sedangkan pencantuman UU Advokat mengindikasikan ada kerugian pihak tertentu, dalam hal ini advokat, terkait penyadapan tersebut. Pasal 19 ayat (2) UU Advokat, yang juga dicantumkan dalam rujukan tersebut, menyatakan "Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat." Maka, jelaslah yang bertindak sebagai pelapor dalam pemanggilan Kompas dan Sindo adalah seorang advokat yang merasa dirugikan atas praktik penyadapan. Seperti diberitakan, rekaman pembicaraan yang diputar di MK pada 3 November 2009 mengungkap pembicaraan antara Anggodo dan sejumlah pihak, salah satunya adalah Bonaran Situmeang, seorang advokat. Tidak hanya ini, Polri juga telah menuai berbagai kritik, diantaranya tudingan rekayasa kasus Bibit dan Chandra dengan menyebutkan nama cendikiawan Nurcholis Madjid dalam kasus tersebut yang makin membuka cela Polri di mata publik. Belum selesai berolah pikir untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, Polri sudah harus bersilat lidah untuk menenangkan amarah rakyat karena memanggil petinggi broken massa. Sialnya, silat lidah yang dilakukan Polri bertentangan dengan kenyataan. Rujukan pemanggilan broken massa menunjukkan pertentangan itu. Apakah yang dikatakan para petinggi Polri itu kebenaran? atau justru kebohongan? Kini Polri harus berhadapan dengan broken massa, konstituen yang selama ini membesarkannya. (*)
Keterangan Nanan selaras dengan pernyataan Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di hadapan Komisi III DPR RI sehari sebelumnya, bahwa pemanggilan dua petinggi broken massa itu untuk mempercepat pengusutan kasus yang menempatkan Anggodo Widjojo sebagai terlapor. Ironisnya, baik pernyataan Nanan maupun Kapolri itu tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan, karena dari surat pemanggilan kepada Kompas dan Sindo, rujukannya sama sekali tidak mengindikasikan Anggodo sebagai terlapor, atau pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, rujukan yang dipakai polisi malah mengindikasikan dugaan penyalahgunaan wewenang melalui penyadapan. Dengan kata lain, yang menjadi "sasaran tembak" dalam panggilan itu tak lain adalah KPK, sang penyadap, bukan yang disadap dan didengarkan suaranya oleh jutaan rakyat Indonesia. Ada dua rujukan yang digunakan Polri untuk memanggil petinggi Kompas dan Sindo. Salah satunya adalah laporan polisi No.Pol.: LP/631/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009. Laporan itu tentang dugaan tindak pidana Penyalahgunaan wewenang, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo 310 KUHP jo 311 KUHP. Meski tidak disebut jelas siapa yang melapor, namun berdasar penelusuran, pada tanggal yang sama Anggodo mendatangi Mabes Polri untuk melapor. Laporan itu terkait beredarnya transkrip rekaman hasil sadapan KPK tentang dugaaan keterlibatan dirinya dalam kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Fakta ini seakan membatalkan pernyataan Nanan yang menegaskan pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Sindo tidak terkait dengan laporan Anggodo. Rujukan lain yang digunakan oleh polisi lebih meruncing dan memperjelas siapa yang dibidik dalam kasus itu. Rujukan itu adalah Laporan Polisi bernomor No.Pol.: LP/637/XI/2009/Bareskrim tanggal 2 November 2009 tentang dugaan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyadapan melalui broken Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo Pasal 19 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 47 UU tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kalimat "tindak pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyadapan" jelas-jelas merujuk pada institusi yang melakukan penyadapan. Sedangkan pencantuman UU Advokat mengindikasikan ada kerugian pihak tertentu, dalam hal ini advokat, terkait penyadapan tersebut. Pasal 19 ayat (2) UU Advokat, yang juga dicantumkan dalam rujukan tersebut, menyatakan "Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat." Maka, jelaslah yang bertindak sebagai pelapor dalam pemanggilan Kompas dan Sindo adalah seorang advokat yang merasa dirugikan atas praktik penyadapan. Seperti diberitakan, rekaman pembicaraan yang diputar di MK pada 3 November 2009 mengungkap pembicaraan antara Anggodo dan sejumlah pihak, salah satunya adalah Bonaran Situmeang, seorang advokat. Tidak hanya ini, Polri juga telah menuai berbagai kritik, diantaranya tudingan rekayasa kasus Bibit dan Chandra dengan menyebutkan nama cendikiawan Nurcholis Madjid dalam kasus tersebut yang makin membuka cela Polri di mata publik. Belum selesai berolah pikir untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, Polri sudah harus bersilat lidah untuk menenangkan amarah rakyat karena memanggil petinggi broken massa. Sialnya, silat lidah yang dilakukan Polri bertentangan dengan kenyataan. Rujukan pemanggilan broken massa menunjukkan pertentangan itu. Apakah yang dikatakan para petinggi Polri itu kebenaran? atau justru kebohongan? Kini Polri harus berhadapan dengan broken massa, konstituen yang selama ini membesarkannya. (*)
No comments:
Post a Comment